| 551 | 13/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL | Dikabulkan Sebagian |
| 552 | 61/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. | Tidak Dapat Diterima |
| 553 | 29/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS | Menolak Seluruhnya |
| 554 | 62/PUU-XVI/2018 | 2018 | UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. | Tidak Dapat Diterima |
| 555 | 30/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Dikabulkan |
| 556 | 79/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
| Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima) |
| 557 | 63/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. | Menolak Seluruhnya |
| 558 | 31/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Dikabulkan Sebagian |
| 559 | 48/PUU-XVI/2018 | 2018 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. | Menolak Seluruhnya |
| 560 | 16/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Dikabulkan Sebagian |
| 561 | 33/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Tidak Dapat Diterima |
| 562 | 81/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Menolak Seluruhnya |
| 563 | 49/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Menolak Seluruhnya |
| 564 | 17/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 565 | 65/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 566 | 26/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 567 | 3/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [LAMPIRAN I HURUF DD ANGKA 5] | Ditarik Kembali |
| 568 | 19/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA | Gugur |
| 569 | 20/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH | Tidak Dapat Diterima |
| 570 | 68/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | Dikabulkan |
| 571 | 4/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD | Ditarik Kembali |
| 572 | 53/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Dikabulkan Sebagian |
| 573 | 21/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN | Ditolak |
| 574 | 7/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN KUHP | Ditolak |
| 575 | 23/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG | Tidak Dapat Diterima |
| 576 | 2/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU | Tidak Dapat Diterima |
| 577 | 9/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 578 | 11/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU | Tidak Dapat Diterima |
| 579 | 66/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Dikabulkan Sebagian |
| 580 | 12/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN DAN PENILAIAN ATAS KEBERADAAN LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | MK Tidak Berwenang |
| 581 | 93/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | Dikabulkan |
| 582 | 61/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Dikabulkan Sebagian |
| 583 | 14/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAPRES, UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD, DAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA | Ditarik Kembali |
| 584 | 16/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 130, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5898) | Ditarik Kembali |
| 585 | 1/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
| Ditolak |
| 586 | 66/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 587 | 34/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA | Ditolak |
| 588 | 2/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG | Gugur |
| 589 | 18/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU | Ditolak |
| 590 | 35/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK | Tidak Dapat Diterima |
| 591 | 83/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH | Menolak Seluruhnya |
| 592 | 51/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH | Dikabulkan |
| 593 | 100/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Menolak Seluruhnya |
| 594 | 68/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 595 | 36/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN | Ditarik Kembali |
| 596 | 52/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Tidak Dapat Diterima |
| 597 | 53/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI | Dikabulkan Sebagian |
| 598 | 21/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN KUHP DAN UU NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 20 TAHUN 2001 | Dikabulkan |
| 599 | 37/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA KESATUAN RI | Tidak Dapat Diterima |
| 600 | 5/PUU-XIV/2016 | 2016 | PENGUJIAN UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM | Tidak Dapat Diterima |