| 901 | 46/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN | Kesejahteraan Rakyat | Ditolak |
| 902 | 14/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA | Perekonomian | Ditolak |
| 903 | 94/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Perekonomian | Menolak Seluruhnya |
| 904 | 62/PUU-XVI/2018 | 2018 | UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 905 | 30/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Polhukam | Dikabulkan |
| 906 | 78/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA | Perekonomian | Ditolak |
| 907 | 79/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
| Polhukam | Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima) |
| 908 | 47/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI | Kesejahteraan Rakyat | Tidak Dapat Diterima |
| 909 | 15/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN | Perekonomian | Ditolak |
| 910 | 63/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. | Polhukam | Menolak Seluruhnya |
| 911 | 31/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Polhukam | Dikabulkan Sebagian |
| 912 | 80/PUU-XVI/2018 | 2018 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN | Kesejahteraan Rakyat | Menolak Seluruhnya |
| 913 | 48/PUU-XVI/2018 | 2018 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. | Polhukam | Menolak Seluruhnya |
| 914 | 16/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Dikabulkan Sebagian |
| 915 | 64/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. | Perekonomian | Tidak Dapat Diterima |
| 916 | 32/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM | Perekonomian | Tidak Dapat Diterima |
| 917 | 33/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 918 | 1/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Perekonomian | Dikabulkan Sebagian |
| 919 | 81/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Menolak Seluruhnya |
| 920 | 49/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Menolak Seluruhnya |
| 921 | 17/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 922 | 65/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 923 | 26/PUU-XVI/2018 | 2018 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 924 | 18/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA | Perekonomian | Dikabulkan Sebagian |
| 925 | 3/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [LAMPIRAN I HURUF DD ANGKA 5] | Polhukam | Ditarik Kembali |
| 926 | 19/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA | Polhukam | Gugur |
| 927 | 25/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Perekonomian | Ditarik Kembali |
| 928 | 20/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 929 | 68/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | Polhukam | Dikabulkan |
| 930 | 4/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DPRD | Polhukam | Ditarik Kembali |
| 931 | 53/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Polhukam | Dikabulkan Sebagian |
| 932 | 21/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN | Polhukam | Ditolak |
| 933 | 101/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA | Perekonomian | Ditolak |
| 934 | 5/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
| Kesejahteraan Rakyat | Tidak Dapat Diterima |
| 935 | 22/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN | Kesejahteraan Rakyat | Dikabulkan Sebagian |
| 936 | 102/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG | Perekonomian | Ditolak |
| 937 | 6/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
| Kesejahteraan Rakyat | Menolak Seluruhnya |
| 938 | 7/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN KUHP | Polhukam | Ditolak |
| 939 | 23/PUU-XV/2017 | 2017 | PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 940 | 2/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 941 | 8/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945 | Perekonomian | Ditarik Kembali |
| 942 | 88/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Perekonomian | Ditolak |
| 943 | 9/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 944 | 10/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
| Kesejahteraan Rakyat | Dikabulkan Sebagian |
| 945 | 11/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UU NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERPPU NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UU | Polhukam | Tidak Dapat Diterima |
| 946 | 66/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM | Polhukam | Dikabulkan Sebagian |
| 947 | 91/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN | Perekonomian | Ditolak |
| 948 | 33/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, | Kesejahteraan Rakyat | Menolak Seluruhnya |
| 949 | 76/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Perekonomian | Ditolak |
| 950 | 12/PUU-XV/2017 | 2017 | PENGUJIAN DAN PENILAIAN ATAS KEBERADAAN LEMBAGA KEDAULATAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 | Polhukam | MK Tidak Berwenang |