Toggle navigation
Beranda
Perkara MK
Perkara MA
Non Litigasi
Login
Selamat Datang di Website E-Litigasi
Pengujian Perkara Peraturan Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi
Cari
652
POLHUKAM
261
PEREKONOMIAN
200
KESRA
REKAPITULASI POLHUKAM
REKAPITULASI PEREKONOMIAN
REKAPITULASI KESRA
Perkara Litigasi Terbaru
Lihat Semua...
Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
67/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
81/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
41/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian materiil undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4/PUU- XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
24/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
13/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
32/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
20/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
137/PUU-XXIII/2025
2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
42/PUU-XXIII/2025
2025
Lihat Semua...
Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
85/PUU-XX/2022
2022
Polhukam
Dikabulkan
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945
15/PUU-XIX/2021
2021
Polhukam
Dikabulkan
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945
80/PUU-XVIII/2020
2020
Perekonomian
Dikabulkan
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap UUD 1945
32/PUU-XVIII/2020
2020
Perekonomian
Dikabulkan
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
30/PUU-XVI/2018
2018
Polhukam
Dikabulkan
Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
93/PUU-XV/2017
2017
Polhukam
Dikabulkan
Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
68/PUU-XV/2017
2017
Polhukam
Dikabulkan
Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15/PUU-XV/2017
2017
Perekonomian
Dikabulkan
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
13/PUU-XV/2017
2017
Kesejahteraan Rakyat
Dikabulkan
Pengujian UU No. 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana
103/PUU-XIV/2016
2016
Polhukam
Dikabulkan
Lihat Semua...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
41/PUU-XXIII/2025
2025
Polhukam
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
13/PUU-XXIII/2025
2025
Kesejahteraan Rakyat
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
120/PUU-XXIII/2025
2025
Polhukam
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
77/PUU-XXIII/2025
2025
Kesejahteraan Rakyat
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
84/PUU-XXIII/2025
2025
Polhukam
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
51/PUU-XXIII/2025
2025
Perekonomian
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Pasal 162 dan Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) yang diundnagkan dan divalidasi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
63/PUU-XXIII/2025
2025
Kesejahteraan Rakyat
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
16/PUU-XXIII/2025
2025
Kesejahteraan Rakyat
Menolak Seluruhnya
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
11/PUU-XXIII/2025
2025
Perekonomian
Menolak Seluruhnya
Pengujian materiil undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi
3/PUU-XXIII/2025
2025
Kesejahteraan Rakyat
Menolak Seluruhnya